MENYEDIHKAN. Ya, tidak ada kata lain menurut saya selain kata itu. Ketika membicarakan macet di jalan lintas barat (Jalinbar) dan semangat untuk mendorong pengembangannya agar terjadi percepatan pembangunan, pemerintah justru tidak memasukkannya (Jalinbar) sebagai prioritas dalam pembangunan kedepan.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk “Macet Jalinbar; Apa Solusinya” di Balai Bartawan H Solfian Achmad, Kamis (06/10/2022).
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung, IB Ilham Malik dengan gambalang mengatakan, dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tidak ada rencana pengembangan dan pelebaran jalan menuju wilayah barat, terutama untuk jalan nasional.
“Mohon dikoreksi jika saya keliru,” kata Alumni Kitakyushu University, Jepang itu.
Tidak hanya di dokumen RTRW, lanjut Ilham, di dalam dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Lampung juga begitu, masih belum ada rencana pengembangan Jalinbar.
“Kalau di provinsi tidak ada, mari kita lihat di RTRW-nya kabupaten, baik di Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus atau bahkan Kota Bandarlampung, ada tidak rencana untuk meningkatkan jalan menuju wilayah barat,” tuturnya.
Menurut Ilham, pemerintah pusat tidak kenal kita. Jadi, kata dia, ketika kita mengusulkan sesuatu, mereka (pusat) hanya melihat dokumen, di dokumen ada tidak rekomendasi atau rencananya?
“Jawabannya tidak ada, kalau misalnya jawabannya ada mereka (pusat) akan mencentang, lalu turun lagi sampai ke level tekhnis, ada tidak study kelayakan, pembebasan lahan sampai ketersediaan anggaran pendukung, ada atau tidak,” jelas dia.
Di level macronya, tambah Ilham, di kementrian secara simpel karena mereka mengurusi banyak provinsi dan kabupaten se-Indonesia, maka secara sederhananya membuat ceklist kesiapan lokalnya.
“Intinya apa yang saya sampaikan adalah jika kita ingin sesuatu dari orang lain yang tidak tahu kita, tidak perduli sama kita, maka kita harus mempersiapkan seluruh amunisi yang kita butuhkan untuk dibawa ke sana,” ujarnya.
Nah, Ilham pun menyayangkan jika di provinsi ini gubernurnya tidak konsen, bupatinya tidak konsen kemudian dinasnya tidak konsen, lalu usulan apa yang membuat pemerintah pusat konsen? Kalau kitanya sendiri tidak serius.
“Makanya, kemudian ketika PWI membicarakan ini kemudian gaungnya sampai pusat. Maka akan menjadi gaung saja jika dokumen pendukungnya tidak ada,” tandasnya.
Di bagian lain, Ilham menuturkan, wilayah barat bagi pemerintah pusat adalah daerah penyangga dan juga daerah perencanaan. Karenanya, perlu di breakdown lagi sampai ke instrumen teknisnya secara rinci, agar pemerintah pusat bisa mengetahui apa yang kita butuhkan.
Oprasikan Lagi Transfortasi Publik
Terkait macet di Jalinbar, Ilham menyarankan agar transportasi publik dioperasionalkan kembali. Ia menilai transfortasi publik akan mampu mengatasi kemacetan yang ada di Jalinbar Provinsi Lampung.
Menurut Ilham, terjadinya kemacetan di jalan raya jangan hanya dilihat dari semakin meningkatnya volume kendaraan serta kecilnya lebar jalan saja.
Karena, ia menilai pelebaran jalan atau penguatan bahu jalan yang dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) hanya bersifat sementara.
Tetapi yang harus dilihat ialah, pada saat apa dan siapa yang mengendarai kendaraan tersebut. Apabila yang berkendara adalah pegawai pemerintahan maka pelebaran jalan bukanlah suatu solusi utama.
“Karena pasti akan tetap menimbulkan kemacetan, karena ketika jalan dilebarkan maka semakin ramai volume kendaraan kendaraan,” ungkapnya.
Ilham mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa mengoperasikan kembali moda transportasi publik, dengan berkoordinasi oleh pihak Perum Damri dan Organisasi Angkutan Bermotor Di jalan Raya (Organda).
“Rutenya mulai dari Kota Bandarlampung hingga Kabupaten Tanggamus,” terangnya.
Hal ini dikarenakan, lanjut Ilham. Pengguna Jalinbar sebagian besar ialah pekerja atau pegawai yang berangkat kerja pada pagi dan pulang pada sore hari.
Sementara, puncak kemacetan terjadi pada pagi dan sore hari. Maka salah satu solusinya ialah disediakan transportasi publik.
“Kecuali kemacetannya terjadi sepanjang waktu. Maka BPJN harus segera merekomendasikan pelajaran jalan,” tandasnya. (redaksi)
