JARRAKPOSLAMPUNG – Permasalahan uang komite kembali mencuat dan meresahkan warga Bandarlampung. Kali ini, SMAN 2 Bandarlampung disorot karena meminta pelunasan uang komite kepada salah satu wali murid yang hendak mengambil ijazah anaknya.
Habibi (35), paman korban (wali korban) menjelaskan, ia mewakili orang tua siswa tersebut. Ia sempat datang ke SMAN 2 Bandarlampung untuk memohon agar uang komite yang kurangnya tiga juta rupiah ditangguhkan.
Namun, kata dia, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tidak mau kooperatif dan selalu menekan untuk melakukan pembayaran.
“Padahal, ibu dan bapaknya adalah buruh serabutan dengan kondisi ekonomi yang sulit,” kata Habibi.
Ia berharap SMAN 2 Bandarlampung dapat mengerti dan menyerahkan ijazah keponakannya agar bisa digunakan untuk keperluan penting.
Situasi ini memunculkan keprihatinan lebih dalam ketika awak media mencoba menghubungi Kepala Sekolah SMAN 2 Bandarlampung. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon tak berbuah hasil.
Ketidakpedulian ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka merasa aman karena dilindungi oleh pihak-pihak berpengaruh di komite sekolah dan kalangan pejabat.
Lemahnya Pengawasan
Tokoh muda Lampung dan pemerhati pendidikan, Taufik Hidayatullah menilai, sikap arogan SMAN 2 Bandarlampung mencerminkan lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
“Setahu saya, SMAN 2 Bandarlampung sering sekali masuk berita dengan banyak komplain dari masyarakat, mulai dari dugaan korupsi milyaran rupiah, penyimpangan dana BOS, hingga pungutan uang komite. Sekolah ini sepertinya tidak pernah kapok karena mungkin bekingannya sangat kuat,” ungkap Taufik.
Keheranan Taufik semakin memuncak melihat sikap aparat hukum yang tampak acuh. Dirinya mengaku heran mengapa aparat hukum terkesan diam saja.
“Dinas terkesan pendidikan tutup mata. Hendra selaku kepala sekolah, sepertinya sangat piawai hingga sekarang ini tidak tersentuh oleh aparat hukum,” ujarnya sambil bercanda dengan awak media.
Tunggu Langkah Pj Gubernur
Saat diminta pesan untuk pemerintah daerah, Taufik mengirimkan salam kepada Penjabat Gubernur Lampung Samsudin.
“Jangan lupa, pendidikan di Lampung tidak sedang baik-baik saja. Untuk Pak Kapolda dan Kajati, agar segera cek dan ricek Dinas Pendidikan Lampung. Kenapa sekolah-sekolah banyak yang melakukan pungli? Masyarakat makin resah, banyak anak putus sekolah dan ijazah tertahan bertahun-tahun, tapi pemerintah dan aparat abai. Tolong diseriuskan. Ini bisa merusak generasi bangsa,” tutup Taufik. (***)
