Kolaborasi MPR RI dan FKIP Unila: Tingkatkan Efektivitas Layanan Informasi Publik

Date:

 

JARRAKPOSLAMPUNG – MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik bertema “Evaluasi Terhadap Efektivitas Layanan Penerimaan Delegasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Aspek Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI”, Jumat (8/11/2024). Acara ini berlangsung di Ballroom Radisson Hotel, Bandar Lampung, dan dihadiri oleh 100 mahasiswa FKIP Unila.

Forum ini bertujuan mengevaluasi efektivitas layanan publik serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pelayanan informasi dan dokumentasi. Acara dimulai pukul 08.45 WIB dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Unila, Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, Hermi menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintahan. “Acara ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk memahami dinamika pelayanan publik dan strategi peningkatannya,” ujar Hermi.

Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., yang membuka acara secara resmi, menyatakan bahwa MPR RI berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan responsif. “Evaluasi PPID ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta mendukung penguatan kapasitas kelembagaan,” kata Siti Fauziah.

Baca Juga :   Mahasiswa UIN RIL Masuk TOP 12 Lomba Karya Tulis Ilmiah

Forum ini menghadirkan narasumber dari MPR RI, yaitu Yenita Revi, S.E., Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga, dan Djarot Widiarto, S.H., Kepala Subbagian Pembaruan dan Layanan Informasi. Dari Unila, hadir Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., Ketua Program Studi PPKn FKIP Unila, yang memberikan pandangan akademis mengenai pentingnya pengelolaan informasi dalam pemerintahan.

Dalam sesi paparan, para narasumber menjelaskan peran PPID dalam memastikan informasi publik tersampaikan dengan baik, prosedur pengelolaan informasi, serta berbagai tantangan dalam implementasinya. Menurut Dr. Yunisca, keterbukaan informasi merupakan prinsip demokrasi yang esensial dalam setiap lembaga pemerintah.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan PPID dan penerimaan delegasi di Sekretariat Jenderal MPR RI telah berjalan sesuai prinsip pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga mengidentifikasi hambatan dalam proses layanan untuk perbaikan di masa depan. Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian positif, seperti peningkatan kecepatan layanan delegasi dan aksesibilitas informasi publik melalui saluran digital yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Baca Juga :   26 UIN yang Bisa Dipilih pada SNBT 2024

Acara ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Mahasiswa FKIP Unila yang hadir diajak mengembangkan keterampilan dan integritas dalam pengelolaan layanan informasi di dunia kerja. Siti Fauziah berharap kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. “Semoga sinergi ini membawa manfaat besar, tidak hanya bagi MPR RI dan Unila, tetapi juga bagi masyarakat luas,” tutup Siti Fauziah. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

KPK Turun ke Pesawaran, DPRD Diminta Tegakkan Anti Korupsi

JARRAKPOSLAMPUNG – Komitmen pemberantasan korupsi di Kabupaten Pesawaran kembali...

KUA-PPAS 2026 Disepakati, Mesin Anggaran Daerah Resmi Berjalan

JARRAKPOSLAMPUNG - DPRD bersama Pemerintah Daerah resmi menandatangani Nota...

DPRD Pesawaran Bongkar Dugaan Kebocoran PAD

JARRAKPOSLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran...

Jual Alat Drumband: Ketika Nada Menjadi Identitas, dan Irama Menjadi Kehormatan

Dalam dunia jual alat drumband dan jual marching band,...