PEMBARUAN.ID – DPRD Pesawaran menggelar rapat paripurna untuk membahas persetujuan atas rancangan kebijakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesawaran untuk Tahun Anggaran 2023, Senin (22/04/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto, dengan didampingi oleh Wakil Ketua II, Musanif Yasir Samsurya, menyoroti pentingnya akuntabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 merupakan amanat yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
LKPJ tersebut merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD, yang merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dan pengawasan DPRD.
“LKPJ merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dan wujud pengawasan DPRD,” ujar Bupati.
Dendi menekankan bahwa kinerja pemerintahan daerah dinilai melalui penyelenggaraan tugas pembantuan dan umum, serta kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Realisasi pendapatan Kabupaten Pesawaran pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1,212 milyar, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp88,37 milyar. Meskipun demikian, terdapat defisit sebesar Rp20,49 milyar dalam APBD Tahun 2023, yang ditutupi oleh pembiayaan daerah dari berbagai sumber.
“Pendapatan menjadi kekuatan dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan,” imbuh Dendi.
Anggota dewan, lanjutnya, agar dapat memberikan saran, masukan, atau koreksi terhadap LKPJ tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dengan demikian, capaian secara lengkap tercantum dalam dokumen LKPJ Bupati Pesawaran Tahun 2023 dapat menjadi panduan yang lebih kuat bagi pembangunan dan pengembangan daerah ke depannya. (***)
