JARRAKPOSLAMPUNG – Dugaan penyimpangan Dana Desa Alamjaya, Kotabumi Selatan tahun anggaran 2023 menggemparkan publik. Dalam waktu dekat, Inspektorat Lampung Utara melalui Irbansus akan melakukan verifikasi lapangan.
Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat setempat yang mencurigai adanya program fiktif.
M. Ridho Alrasyidi dari Irbansus mengonfirmasi rencana tersebut. “Kami akan segera turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ridho.
Sebelumnya, kasus ini mendapat sorotan serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPUR. Ketua GEMPUR, Ahmad Syarifudin, menuntut tindakan tegas dari Inspektorat.
“Saya meminta agar oknum kepala Desa Alamjaya diperiksa oleh APIP. Masyarakat menunggu hasil kinerja inspektorat,” tegas Ahmad.
Ia juga mengungkapkan akan terus memantau kinerja Inspektorat dalam menyelesaikan kasus ini.
Ahmad menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi Dana Desa. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat guna dan tidak merugikan masyarakat desa.
“Perlu pengawasan agar anggaran tepat guna dan tidak merugikan negara,” tambahnya.
Seruan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (DD).
Data menunjukkan bahwa anggaran yang signifikan telah dialokasikan untuk berbagai program di Desa Alamjaya, misalnya, Rp97.479.400 dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Rp37.014.400 untuk program ketahanan pangan, termasuk pembelian hewan ternak kambing, dan Rp 27.000.000 untuk bibit sayur-mayur.
Namun, di tengah harapan akan kemajuan, muncul kecurigaan tentang potensi penyimpangan. Warga sekitar mengungkapkan adanya indikasi bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan rencana.
Masyarakat berharap investigasi ini dapat mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk kepentingan bersama. (rofiq/tim/red)
