PEMBARUAN.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing menyebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) adalah malaikat pencabut nyawa bagi para kontraktor.
Hal tersebut diungkapkan Nover dalam sebuah dialog dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Selamet Riyadi yang disiarkan Rilis-TV belum lama ini.
Menurut pria yang akrab disapa Kanjeng itu, mengapa dirinya mengatakan demikian, karena lanjut atau tidak sebuah tender dan siapa yang berhak menang tender dan memenuhi syarat untuk menjalankan tender adalah BPBJ yang dipimpin Pak Selamet Riyadi dan Timnya yang memutuskan.
“Sebagai mitra kami di DPRD sudah barang tentu akan selalu melakukan pengawasan, mulai dari berapa jumlah tender, berapa yang digagalkan, mengapa digagalkan,” kata Kanjeng.
Bentuk pengawasan yang dilakukan, lanjut Kanjeng, tidak jauh berbeda dengan OPD yang lain. Pihaknya juga menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tiga kali dalam satu tahun di Maret, Juni dan September.
“Kecuali ada hal-hal yang mendesak, tentu kami lakukan pemanggilan. Misalnya adala poran masyarakat, maka kita minta klarifikasi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” tutur Kanjeng.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Selamet Riyadi mengatakan saat ini kerja ULP yang dipimpinnya tidak lagi terlalu berat. Sebab, kata dia, saat ini sudah ada semacam e-Commerce yang dikelola pemerintah yakni Sistem Belanja Langsung Pengadaan (Sibela).
“Selain Sibela juga ada katalok elektronik lokal (e-Katalok) yang isinya adalah produk-produk UMKM sebagai penyedia,” kata Selamet.
Saat ini, lanjut Selamet, sudah ada 19 komoditi yang terdaftar, diantaranya alat tulis kantor, bibit, pupuk dan juga bahan-bahan infrastruktur seperti aspal dan redimik.
“Yang kita tekankan adalah penyedia-penyedia lokal dengan produk lokal. Tentu semangatnya agar perputaran uangnya dari dan untuk kita,” jelas Selamet.
Dalam Sibela dan e-Katalok, tambah Selamet, tetap ada persaingan di dalamnya. Misalnya, jelas dia, ketika ada penawaran lebih murah dari standar harga yang ditetapkan pemerintah dan kualitas barang bagus, pelayanan baik pastinya pasar akan menentukan pilihan pada toko tersebut.
Pada dialog tersebut, Sekeretaris Komisi III DPRD Lampung, Hanifal merespon apa yang diungkapkan Selamet Riyadi. Pada prinsipnya, kata Hanifal, apa yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sibela dan e-Katalog Lokal adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan mempermudah peran serta masyarakat melaui UMKM.
“Dengan adanya Sibela dan e-Katalog mempermudah masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan. Kami sebagai wakil rakyat memberikan suport,”
Kendati demikian, lanjut Hanifal, harus diakui kendala klasik yang dialami Unit Layanan Pengadaan (ULP) setiap tahunnya adalah soal SDM yang masih sangat minim.
“Ini persoalan dari tahun ke tahun. Kita sangat minim SDM yang mumpuni,” ujar Hanifal.
Menanggapi hal tersebut, Selamet mengakui, jika persoalan SDM yang minim tidak hanya dialami pihaknya. Dia menyebut kurangnya SDM yakni tenaga pungsional di ULP terjadi secara nasional.
“Persoalan SDM ini, yakni tenaga pungsional pengadaan barang dan jasa sangat minim. Hampir semua daerah kekurangan SDM pungsional pengadaan barang dan jasa,” jelas Selamet.
Karena memang, kata Selamet, untuk menjadi tenaga pungsional ULP harus bersertifikat, dan sampai saat ini tingkat kelulusan dari seritifikasi masih sangat kecil, paling tinggi hanya mencapai 10 persen.
“Untuk lulus sebagai tenaga pungsional tidak mudah, harus berintegritas tinggi. Kami saja dari 23 tenaga pungsional ada 2 orang yang kami berentikan, lantaran melanggar kode etik,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Selamet, lebih mengedepankan kualitas SDM, dari pada kuantitas. “Ya, bersyukur ada Sibela dan e-Katalog ini, yang dibentuk untuk mengurangi tender,” tandasnya. (tim/red/***)