PEMBARUAN.ID – Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung menepis jika ada jual beli nomor urut di partai besutan KH Abdurrahman Wahid itu.
“Itu hanya isu! Saya tegaskan tidak ada biaya ataupun mahar yang diberatkan kepada para Bacaleg. Sekali lagi, saya pastikan tidak ada,” kata Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh, Senin (22/05/2023).
Pernyataan Jauharoh tersebut menepis pengakuan salah seorang Bacaleg PKB Kota Bandarlampung, Nelly Farlinza yang mengaku diminta uang oleh oknum pengurus PKB.
Diberitakan sebelumnya, isu tak sedap kembali menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandarlampung. Kali ini isu jual beli nomor urut terjadi di partai besutan KH Abdurrahman Wahid itu.
Tidak tanggung-tanggung salah seorang Bacaleg PKB Kota Bandarlampung dari Dapil 6, (Kecamatan Panjang, Kecamatan Kedamaian dan Bumi Waras), Nelly Farlinza, S.H mengaku diminta menyetorkan uang sebesar Rp70 juta jika ingin ditempatkan di posisi nomor urut 2.
“Ya, ada oknum Ketua LPP. Saya tidak akan sebut nama. Dia minta saya setor Rp70 juta, jika ingin tetap nomor urut 2 seperti di Pemilu sebelumnya,” kata Nelly.
Menurut Nelly, dirinya adalah pengurus dan kader PKB. Bahkan, kata dia, dirinya sempat ditawari untuk menjadi Ketua Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PPKB) DPC PKB Bandarlampung. Namun, dirinya tetap milih posisi sekretaris.
“Saya ini kader. Di PKB Kota itu sebagai Wakil Ketua, di Banomnya (PPKB) sebagai sekretaris. Bahkan saat ini saya ketua bidang hukum di LPP. Mestinya saya prioritas dibanding Bacaleg yang berasal dari luar partai,” tuturnya.
Nelly mengaku baru mengetahui jika dirinya ditempatkan di nomor urut 3, ketika ikut mendaftarkan Bacaleg ke KPU. Sebelumnya, kata dia, Ketua DPC PKB Bandarlampung sangat tidak komunikatif.
“Ketua DPC PKB, Ibu Robiatul Adawiyah alias Dwi itu sangat sulit dihubungi. Jangankan bicara via phon, WA saja tidak direspon. Padahal saya ingin menanyakan mekanisme penentuan nomor urut,” jelas dia.
Terahir, tambah Nelly, sang ketua justru memblokir nomor telponnya, lantaran dirinya meminta klarifikasi terkait nomor urut.
Selama ini, jelas Nelly, sebagai kader dirinya telah banyak mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran untuk membesarkan PKB di Dapilnya. Sementara, orang lain yang tidak pernah berkeringat di partai justru menempati nomor urut 1 dan 2.
“Sebagai kader saya punya hak. Mestinya saya yang menempati nomor urut 1, bukan mualaf (istilah untuk Bacaleg non kader). Saya berkeringat di partai ini, kok tiba-tiba tidak dianggap,” keluhnya.
Sementara, Ketua DPC PKB Bandarlampung Robiatul Adawiyah tidak merespon ketika wartawan pembaruan.id menghubungi telepon genggamnya. Begitu pun dengan pesan singkat juga tidak berbalas.
Robiatul Adawiyah alias Dwi justru mengeluarkan statmen disebuah media online, jika dirinya memastikan tidak ada mahar dalam penentuan nomor urut Bacaleg.
Menurutnya, penentuan nomor urut tanpa mahar dan murni berbasis kinerja.
“Tidak benar itu ada sejumlah biaya yang diminta untuk mendapatkan nomor urut tertentu. Saya sebagai ketua DPC sangat menyayangkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta salah satu oknum Bacaleg itu,” ujarnya.
Menurut anggota DPRD Kota Bandar Lampung ini, mekanisme pencalegan di PKB Kota Bandarlampung, sesuai dengan instruksi DPP PKB dan DPW PKB yakni berbasis kinerja.
Selain Dwi, seluruh pengurus DPC PKB Bandarlampung pun bungkam. Wartawan pembaruan.id yang mencoba menghubungi benerapa nomor pengurus tak juga mendapat jawaban. (sandika)
