JARRAKPOSLAMPUNG – Acara diskusi yang menghadirkan akademisi Rocky Gerung kembali mendapat penolakan. Kali ini penolakan justru dari pihak kampus.
Ya, pihak akademik Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) tidak memberi izin pelaksanaan Diskusi Publik dengan pembicara Rocky Gerung yang dijadwalkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Hal ini dampak dari kritik atau peryataan Rocky Gerung terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menimbulkan polemik berkepanjangan.
Ketua BEM Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unila M. Reza Pratama mengatakan, diskusi publik yang dijadwalkan pada Kamis, 14 September 2023 urung dilaksanakan lantaran tidak mendapat izin dari Dekan FEB.
Ia menyebutkan, Dekan FEB diminta oleh Rektor Unila untuk tidak memberi izin pelaksanaan diskusi publik dengan dalih situasi politik saat ini.
Bahkan menurutnya, sudah sejak sebulan yang lalu pihak kampus melakukan penolakan terhadap diskusi publik yang akan menghadirkan Rocky Gerung.
“Penolakan Wadek III FEB Muslimin, masih alasan yang sama dengan sebulan yang lalu, dikarenakan oleh perbedaan pandangan politik dan berbeda politik,” ujarnya, Rabu (13/09/2023) malam.
Reza pun belum menangkap maksud dari peryataan beda politik tersebut. Baginya diskusi ini digelar hanya sebatas diskusi akademik. Tak ada unsur politik dan kampanye.
Ia menyebutkan diskusi publik ini digelar untuk mengasah nalar kritis dan kecerdasan mahasiswa. Saat ini, BEM FEB Unila sedang mencari alternatif tempat agar diskusi publik tergelar sesuai jadwal.
Sementara itu, Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) Itera Erza Refenza mengatakan, diskusi publik yang bakal menjadikan Rocky Gerung sebagai pembicara, Kamis 14 September 2023 ini, tidak mendapat izin dari pihak Rektorat.
Menurutnya penolakan Warek I Itera disebabkan oleh tiga hal. Pertama, buntut kritik Rocky terhadap Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, Itera tidak memiliki studi yang berkorelasi dengan hukum dan filsafat. Terakhir, kasus Rocky tersebut belum tuntas atau masih dalam proses pemeriksaan, sehingga dikhawatirkan mengganggu kondusifitas kampus.
Ia menyebutkan KM Itera meyayangkan penolakan oleh Rektorat tersebut. Kampus dikenal sebagai laboratorium peradaban.
“Tapi kampus justru menutup ruang kebebasan berekspresi, padahal diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan output yang baik kedepan,” kata dia.
Saat ini pihaknya, tengah mengalami kebingungan. Selain tidak mendapat izin pelaksanaan diskusi publik di kampus. Pihak Rektorat juga tidak mengizinkan jika diskusi publik dilaksanakan diluar kampus mengatasnamakan KM atau BEM Itera.
“Kami bingung bakal mencari wadah apa agar diskusi ini tetap digelar. Belum lagi pelaksanaan diskusi tinggal h-1. Diskusi ini kan tujuannya untuk mengangkat eksistensi Itera,” tutupnya. (sandika)
