DPRD Pesawaran menggelar Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua Dewan Suprapto didampingi Wakil Ketua I Paisaludin dan Wakil Ketua III Zulkarnaen, Selasa (4/7/2023).
JARRAKPOSLAMPUNG – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Wildan mengatakan, pembangunan sudah, sedang, secara bertahap dan berkesinambungan, dilaksanakan dengan skala prioritas.
Penentuan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Pesawaran, dilakukan sebagai penyeimbang kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Pemkab Pesawaran menyadari, bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, belum memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kami menyadari, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD TA 2022 masih sangat membutuhkan rekomendasi-rekomendasi DPRD,” ujarnya.
Hal itu, lanjut Sekkab dimaksudkan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD pada masa-masa yang akan datang.
Wildan menyampaikan, hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD TA 2022. Pendapatan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1,222 trilyun, dan dari sisi belanja terealisasi sebesar Rp1,263 trilyun.
Ia juga memberikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disampaikan ke Pemprov Lampung untuk dievaluasi.
“Ranperda ini setelah disetujui bersama, akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Wildan. (*)
